Politik Amerika Serikat
Artikel
ini adalah bagian dari seri:
Politik dan pemerintahan Amerika Serikat |
|
|
|
Parlemen[tampilkan]
Lembaga Kepresidenan[tampilkan]
Lembaga Peradilan[tampilkan]
|
|
|
Amerika Serikat adalah sebuah republik konstitusional federal, di mana Presiden
(kepala negara dan kepala pemerintahan),
Kongres,
dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan
yang melekat pada pemerintah nasional, dan pemerintah
federal berbagi kedaulatan dengan
pemerintah-pemerintah negara
bagian.
Cabang eksekutif
dikepalai oleh Presiden dan tidak memiliki kebergantungan terhadap cabang
legislatif. Kekuasaan legislatif berada pada dua kamar Kongres, Senat
dan Dewan
Perwakilan Rakyat. Cabang yudikatif (atau peradilan), terdiri atas Mahkamah
Agung dan pengadilan-pengadilan federal yang lebih rendah
kedudukannya, menjalankan kekuasaan yudikatif
(atau peradilan). Fungsi peradilan adalah untuk menafsirkan konstitusi
dan hukum-hukum
federal dan peraturan-peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Hal
ini termasuk menyelesaikan sengketa antara cabang-cabang eksekutif dan
legislatif. Susunan dan kedudukan pemerintah federal dijelaskan di dalam
konstitusi. Dua partai politik,
Partai
Demokrat dan Partai
Republik, mendominasi politik di Amerika sejak perang
saudara, meskipun partai-partai lain juga ada.
Terdapat dua perbedaan utama antara sistem politik yang
dijalankan di Amerika dan di sebagian besar negara-negara demokrasi maju lainnya. Hal ini meliputi
bertambahnya kekuasaan majelis tinggi di cabang legislatif, sebuah cakupan
kekuasaan yang lebih luas dipegang oleh Mahkamah
Agung, pemisahan kekuasaan
antara cabang legislatif dan eksekutif, dan dominasi dua partai politik.
Amerika Serikat adalah salah satu negara demokratis maju di dunia, di mana
partai-partai ketiga memiliki pengaruh politik yang kecil.
Entitas federal yang diciptakan oleh Konstitusi Amerika
Serikat adalah fitur dominan sistem pemerintahan Amerika. Tetapi, sebagian
besar rakyat menjadi subjek bagi pemerintah negara
bagian, dan semuanya adalah subjek bagi berbagai unit pemerintah
daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah county (setara
kabupaten), munisipalitas, dan distrik khusus.
Tumpang tindihnya wilayah hukum ini mencerminkan sejarah
Amerika Serikat. Pemerintah federal diciptakan oleh negara-negara bagian, sejak
koloni-koloni
didirikan secara terpisah dan memerintah wilayah masing-masing, merdeka satu
sama lain. Satuan-satuan pemerintah daerah diciptakan oleh koloni-koloni untuk
menjalankan fungsi-fungsi tertentu negara bagian. Seiring meluasnya negara ini,
pemerintah federal menganjurkan agar negara-negara bagian baru meniru sistem
yang telah ada.
Daftar isi
- 1 Budaya politik
- 2 Pemerintahan negara bagian
- 3 Pemerintahan daerah
- 3.1 Walikota-Dewan
- 3.2 Komisi
- 3.3 Dewan-Pengelola
- 3.4 Pemerintahan county
- 3.5 Pemerintahan kota kecil dan desa
- 4 Pendanaan kampanye
- 5 Partai politik dan pemilihan umum
- 5.1 Partai politik
- 5.2 Pemilihan umum
- 5.3 Organisasi partai politik
- 5.4 Perkembangan umum
- 5.5 Perkembangan sistem dua partai di Amerika Serikat
- 5.6 Spektrum politik dua partai besar
- 6 Kelompok-kelompok tekanan politik
- 7 Reformasi
- 8 Lihat pula
- 9 Referensi
- 10 Pranala luar
Budaya politik
Asal mula kolonial
Budaya politik Amerika berakar pada pengalaman kolonial dan Revolusi Amerika. Tiga belas koloni ini
adalah perkecualian di Dunia Eropa untuk budaya politik mereka yang bergelora,
yang menarik orang-orang muda yang penuh ambisi dan paling berbakat ke dunia
politik.[1] Pertama, hak suara adalah yang paling tersebar luas
di dunia, di mana setiap orang yang memiliki sejumlah tertentu propertas (tanah
dan bangunan) dibolehkan untuk menyalurkan suaranya. Sedangkan kurang dari 1%
orang Britania dapat menyalurkan suara mereka, mayoritas orang Amerika yang
berkulit putih dianggap memenuhi persyaratan. Sementara akar-akar demokrasi
mulai tampak jelas, justru rasa sungkan dan segan ditunjukkan kepada kaum elite
sosial dalam pemilihan umum zaman kolonial.[2] Keseganan dan rasa sungkan itu
berkurang drastis seiring terjadinya Revolusi Amerika. Kedua, di tiap-tiap
koloni, sejumlah besar bisnis swasta dan publik ditentukan oleh badan-badan
terpilih, khususnya pemerintah-pemerintah county dan majelis-majelis.[3] Topik perhatian masyarakat dan
perdebatan meliputi pembagi-bagian lahan, subsidi dagang, dan pajak, juga
pengawasan jalan, bantuan bagi orang miskin, warung dan kedai, juga sekolah.
Orang Amerika menghabiskan banyak waktu di pengadilan, karena gugatan-guatan
perdata semakin lazim terjadi. Urusan hukum diawasi oleh para hakim dan para
juri setempat, dengan peran sentral berada pada pengacara terlatih. Situasi
demikian memicu perkembangan cepat profesi di bidang hukum, dan peran dominan
para pengacara di dunia politik tampak jelas pada dasawarsa 1770-an, seperti
yang telah ditunjukkan oleh karir John Adams dan Thomas Jefferson, di antara banyak lainnya.[4] Ketiga, koloni-koloni Amerika
adalah perkecualian dalam konteks dunia karena tumbuhnya perwakilan
kelompok-kelompok minat yang berbeda-beda. Berbeda dengan Eropa, di mana
pengadilan kerajaan, keluarga-keluarga ningrat dan gereja yang telah lama berdiri
berada dalam kendali, budaya politik Amerika terbuka bagi para saudagar, tuan
tanah, petani kecil, tukang,
penganut Anglikan, penganut Presbiter,
kaum Quaker, orang Jerman, orang Irlandia, orang
Skotlandia, Yankee, orang
York, dan banyak kelompok lainnya yang tidak dikenal. Lebih dari 90%
perwakilan dipilih untuk menjadi dewan legislatif yang menetap di distrik
masing-masing, tidak seperti Inggris di mana di sana adalah biasa memiliki
anggota parlemen dan anggota absensi parlemen. Terakhir, yang paling dramatis,
orang Amerika terpesona oleh dan semakin mengadopsi nilai-nilai Republikanisme, yang menitikberatkan
persamaan hak, keperluan warga negara yang baik, dan kejahatan korupsi,
kemewahan, dan keningratan.[5] Tidak satupun koloni memiliki
partai politik yang terbentuk pada dasawarsa 1790-an, tetapi masing-masing
mengelompokkan faksi-faksi yang berlomba-lomba meraih kekuasaan.
Ideologi Amerika
Republikanisme, bersama-sama dengan
sebentuk liberalisme
klasik masih menjadi ideologi dominan. Dokumen-dokumen sentral di
antaranya Deklarasi Kemerdekaan (1776), Konstitusi (1787), Makalah Federalis
(1788), Bill of Rights (1791), dan "Gettysburg Address" karya
Lincoln (1863), dan lain-lain. Prinsip-prinsip inti dari ideologi ini di
antaranya:
- Tugas warga negara: warga negara bertanggung jawab untuk memahami dan mendukung pemerintah, turut serta dalam pemilihan umum, membayar pajak, dan menjalankan tugas kemiliteran (apabila negara meminta).
- Melawan korupsi.
- Demokrasi: Pemerintah mampu memenuhi keinginan warga negara, yang dapat mengubah wakil-wakilnya melalui pemilihan umum.
- Kesamaan di depan hukum: Undang-undang tidak boleh memuat perlakuan khusus bagi warga negara. Pegawai pemerintah juga menjadi subjek hukum seperti masyarakat lainnya.
- Kebebasan beragama: Pemerintah tidak boleh membantu ataupun menekan agama tertentu.
- Kebebasan berbicara: Pemerintah dilarang membatasi orang (melalui undang-undang/peraturan lain) untuk mengemukakan pendapat selagi tidak memicu tindak kekerasan; pasar pemikiran.
Pada permulaan didirikannya Amerika Serikat, ekonomi
bertumpu pada pertanian dan usaha kecil swasta, dan pemerintah negara bagian
meninggalkan isu-isu kesejahteraan kepada pihak swasta atau inisiatif daerah.
Seperti di Britania Raya dan negara industri lainnya, ideologi laissez-faire secara luas diragukan
pada periode Kelesuan Besar Ekonomi.
Di antara dasawarsa 1930-an dan 1970-an, kebijakan fiskal dicirikan oleh
konsensus Keynes, suatu masa di mana liberalisme modern Amerika mendominasi
kebijakan ekonomi yang secara virtual tidak dapat ditantang.[6][7] Tetapi, sejak penghujung
dasawarsa 1970-an dan permulaan dasawarsa 1980-an, ideologi laissez-faire
menjadi kekuatan yang lebih besar dalam politik Amerika.[8] Sementara negara kesejahteraan
Amerika membesar lebih dari tiga kali lipat setelah Perang Dunia II, justru besaran PDB-nya
sebesar 20% PDB dasawarsa 1970-an.[9][10] Kini, liberalisme Amerika
modern, dan konservatisme Amerika modern terlibat dalam
peperangan politik tanpa henti, dicirikan oleh apa yang dijelaskan para ekonom
sebagai "perpecahan besar [dan] tertutup, tetapi melawan pemilihan umum
secara keras."[11]
Sebelum Perang Dunia II, Amerika Serikat menganut
kebijakan politik luar negeri yang jauh dari upaya campur tangan kepada pihak
asing, yakni dengan tidak mengambil bagian dalam silang sengketa di antara
kuasa-kuasa asing. Amerika Serikat mengabaikan kebijakan ini ketika ia menjadi adikuasa, dan negara ini sangat
menganjurkan prinsip internasionalisme.
Hak suara
Hak suara hampir
bersifat universal bagi warga negara berusia 18 tahun atau lebih tua. Seluruh
negara bagian dan Washington, D.C.
berkontribusi pada pemilihan presiden. Tetapi, Washington D.C., dan wilayah
Amerika Serikat lain yang tidak berstatus negara bagian, seperti Puerto Rico dan Guam,
hanya memiliki sedikit perwakilan di Kongres. Wilayah-wilayah konstituen ini
tidak memiliki hak untuk memilih tokoh politik manapun di luar wilayah mereka
masing-masing. Masing-masing persemakmuran, teritorial, atau distrik hanya
dapat memilih wakil yang tak memiliki hak suara untuk bertugas di Dewan
Perwakilan Rakyat.
Hak suara kadang-kadang dilarang sebagai hasil dari
kejahatan keyakinan, tetapi undang-undang atau peraturan daerah tersebut
beraneka ragam, bergantung kebijakan negara bagian masing-masing. Pemilihan
presiden adalah hak suara yang tidak langsung: para pemilik hak suara
memberikan suaranya kepada para pemilih, yang pada gilirannya akan memilih
presiden. Teorinya, para pemilih ini memberikan suaranya menurut kehendak
mereka, tetapi pada pelaksanaan modernnya, mereka biasanya tidak melawan
keinginan para pemilik hak suara yang diwakilinya (meskipun mereka abstain pada
pemungutan suara protes).
Pemerintahan negara bagian
Pemerintahan negara bagian memiliki
kekuasaan untuk membuat undang-undang pada semua subjek yang tidak diberikan
kepada pemerintah federal atau yang diserahkan kepada negara bagian menurut konstitusi.
Kekuasaan-kekuasaan ini di antaranya pendidikan, hukum
keluarga, kontrak, dan sebagian
besar hukum pidana. Tidak seperti pemerintah
federal, yang hanya memiliki kekuasaan-kekuasaan itu berdasarkan konstitusi,
pemerintah negara bagian memiliki kekuasaan melekat yang memungkinkannya
bertindak, kecuali jika dibatasi oleh konstitusi nasional atau ketentuan negara
bagian.
Seperti pemerintah federal, pemerintah negara bagian
memiliki tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala eksekutif
negara bagian adalah gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat,
yang biasanya bertugas untuk masa bakti empat tahun (meskipun di beberapa
negara bagian lain hanya dua tahun). Kecuali untuk Nebraska, yang memiliki legislatif satu kamar, semua negara bagian
memiliki legislatif dua kamar, di mana biasanya majelis tinggi disebut Senat
dan majelis rendah disebut Dewan Perwakilan
Rakyat, badan deliberatif
atau yang serupa dengannya. Di sebagian besar negara bagian, para senator
bekerja untuk masa bakti empat tahun, dan para anggota majelis rendah bekerja
untuk masa bakti dua tahun.
Konstitusi negara-negara bagian berbeda dalam beberapa
rinciannya, tetapi secara umum mengikuti pola yang sama dengan konstitusi
federal, termasuk pernyataan hak-hak rakyat dan rencana perlembagaan pemerintah.
Tetapi, konstitusi negara bagian lebih terperinci.
Pemerintahan daerah
Terdapat 89.500 pemerintah daerah, meliputi 3.033
kabupaten (county), 19.492 munisipalitas, 16.500 kota kecil, 13.000
distrik sekolah, dan 37.000 distrik khusus lainnya yang berkenaan dengan
perkara-perkara perlindungan kebakaran.[12] Pemerintah daerah secara
langsung melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menyediakan segala hal dari
kepolisian dan perlindungan kebakaran sampai kepada kode-kode kebersihan
(sanitarium), peraturan kesehatan, pendidikan, angkutan umum, dan perumahan.
Biasanya pemilihan umum daerah bersifat nonpartisan--pegiat daerah melepaskan
keterkaitan mereka terhadap partai politik ketika berkampanye dan memerintah.[13]
Kira-kira 28% penduduk menetap di kota-kota dengan
100.000 populasi atau lebih. Pemerintah-pemerintah kota memiliki dasar hukum
yang ditetapkan oleh negara bagian, dan dasar hukum masing-masing merinci
maksud/tujuan dan kekuasaan pemerintah daerah. Untuk mayoritas kota
besar, organisasi-organisasi kerja sama federal dan negara bagian adalah
penting untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Jenis-jenis pemerintah kota
berbeda-beda di seluruh wilayah negara. Tetapi, hampir semuanya memiliki dewan
pusat (central council), yang dipilih oleh para pemilik suara, dan
seroang petugas eksekutif, dibantu oleh beberapa kepala departemen, untuk
mengelola urusan kota. Kota-kota di Barat dan Selatan biasanya memiliki politik
daerah nonpartisan.
Ada tiga jenis umum pemerintah kota: wali kota-dewan, komisi, dan dewan-pengelola.
Ketiga-tiga ini adalah bentuk murni; banyak kota telah mengembangkan kombinasi
dari dua atau tiga pola di atas.
Walikota-Dewan
Ini adalah bentuk tertua pemerintah kota di Amerika
Serikat, dan hingga awal abad ke-20, digunakan oleh hampir semua kota di Amerika.
Struktur ini seperti pemerintah nasional dan pemerintah negara bagian, dengan
wali kota terpilih sebagai kepala cabang eksekutif dan dewan terpilih yang
mewakili berbagai macam perkampungan yang membentuk cabang legislatif. Walikota
menunjuk kepala-kepala departemen kota dan pegawai-pegawai lainnya,
kadang-kadang harus memerlukan persetujuan dewan. Dia memiliki kekuasaan veto
di atas peraturan (undang-undang kota) dan seringkali bertanggung jawab
mempersiapkan anggaran kota. Dewan meloloskan peraturan kota, menetapkan
besaran pajak bangunan (propertas), dan membagi-bagi pendanaan berbagai
departemen kota. Seiring tumbuhnya kota-kota, sebuah kursi di dewan biasanya
mewakili lebih dari satu perkampungan.
Komisi
Ini memadukan fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif
dalam satu kelompok kepegawaian, biasanya sebanyak tiga orang atau lebih,
dipilih oleh penduduk kota. Masing-masing anggota komisi mengawasi dan
mengendalikan kerja pada satu departemen kota atau lebih. Salah satunya
digelari ketua badan dan biasanya disebut wali kota, meskipun kekuasaannya
setara dengan anggota komisi lainnya.
Dewan-Pengelola
Pengelola kota adalah sebuah jawaban atas meningkatnya
kerumitan masalah-masalah perkotaan yang memerlukan kemampuan pengurusan yang
jarang dimiliki oleh pegawai-pegawai umum terpilih. Jawaban ini meyakinkan
sebagian besar kekuasaan eksekutif, termasuk pemberdayaan hukum dan ketentuan
pelayanan, kepada pengelola kota yang terlatih baik, berpengalaman, dan
profesional.
Rencana pengelola kota telah diterapkan oleh sejumlah
kota. Di bawah rencana ini, sebuah dewan terpilih yang berukuran kecil membuat
peraturan-peraturan kota dan menentukan kebijakan, tetapi merekrut tenaga
administrasi yang digaji, juga disebut pengelola kota, untuk mengeluarkan
keputusan. Pengelola menggambarkan anggaran kota dan mengawasi/mengendalikan
sebagian besar departemen. Biasanya, tidak ada istilah himpunan; pengelola
bekerja selama dewan merasa puas dengan kerjanya.
Pemerintahan county
County
atau setara dengan kabupaten adalah
pembagian wilayah Amerika Serikat di bawah negara bagian, kadang-kadang (tidak selalu)
berisi dua kota
kecil atau lebih dan beberapa desa.
Kota New York begitu luas, sehingga ia dibagi ke dalam lima kawasan perkotaan (borough), masing-masing setara dengan county dengan hak-hak yang saling bebas. Di pihak
lain, Arlington
County, Virginia, county terkecil di Amerika Serikat,
terletak di seberang Sungai Potomac
dari Washington, D.C.,
kedua-duanya kawasan perkotaan dan pinggiran kota, diperintah oleh sebuah
administrasi county kesatuan. Di kota-kota lain, pemerintah kota dan county
digabungkan, menghasilkan pemerintah kota-county terpadu.
Di sebagian besar county di Amerika Serikat,
sebuah kota atau kota kecil dirancang sebagai ibu kota county, dan di tempat
inilah kantor-kantor pemerintahan berada dan para anggota dewan komisi atau
pengawas mengadakan rapat bersama. Di county yang lebih kecil, para
anggota dewan komisi dipilih oleh county; sedangkan di county
yang lebih besar, para pengawas mewakili distrik-distrik atau kota-kota kecil
yang terpisah. Dewan komisi mengumpulkan pajak untuk pemerintah negara bagian
dan pemerintah daerah; meminjam dan menyediakan dana; menetapkan gaji pegawai county;
mengawasi pemilihan umum; membangun dan memelihara jalan raya dan jembatan; dan
mengurus program-program kesejahteraan yang disusun oleh pemerintah nasional,
negara bagian, dan county. Di county yang sangat kecil, kekuasaan
eksekutif dan legislatif bisa saja keseluruhannya terletak pada anggota komisi
tunggal, yang dibantu oleh lembaga-lembaga yang mengawasi dan mengatur
perpajakan dan pemilihan umum. Di beberapa negara bagian di kawasan New England, county tidak memiliki
fungsi pemerintahan manapun, melainkan hanya pembagi-bagian tanah.
Pemerintahan kota kecil dan desa
Ribuan wilayah hukum adalah terlalu kecil untuk dinyatakan
sebagai pemerintah kota. Wilayah-wilayah hukum ini diresmikan sebagai kota
kecil atau desa dan berurusan dengan keperluan setempat, seperti pengaspalan
dan penerangan jalan, menjamin persediaan air bersih, menyediakan jasa
perlindungan kebakaran dan kepolisian, dan pengelolaan sampah. Di banyak negara
bagian di Amerika Serikat, istilah town (kota kecil) tidaklah memiliki
arti khusus; melainkan hanya istilah informal yang diterapkan bagi
tempat-tempat yang berpenduduk (bisa berupa munisipalitas tergabung ataupun
munisipalitas tidak-tergabung). Lebih jauh lagi, di beberapa negara bagian,
istilah town (kota kecil) adalah setara dengan sebutan civil township
(kawasan permukiman sipil) yang digunakan di negara bagian lainnya.
Pemerintah pada tingkatan ini biasanya dipercayakan
kepada sebuah badan atau dewan terpilih, yang dapat dikenali dalam beberapa
ragam nama: dewan desa atau town (kota kecil), badan orang terpilih,
badan pengawas, badan komisi. Badan ini dapat memiliki seorang ketua atau
presiden yang berfungsi sebagai petugas eksekutif tertinggi, atau dapat juga
memiliki wali kota yang dipilih. Para pegawai pemerintah dapat berupa juru
tulis (clerk), bendahara (treasurer), kepolisian, pemadam
kebakaran, dan petugas kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
Satu aspek unik pada pemerintah daerah, yang terutama
banyak dijumpai di kawasan New England di
Amerika Serikat, adalah sidang
kota kecil (town meeting). Setahun sekali, atau lebih sering
jika diperlukan, para pemilik suara terdaftar di kota kecil itu bertemu dalam
suatu sesi terbuka untuk memilih petugas pemerintahan, memperdebatkan
persoalan-persoalan daerah, dan menyepakati peraturan-peraturan daerah untuk
menjalankan pemerintahan. Sebagai sebuah badan, mereka menentukan konstruksi
jalan dan perbaikan/perawatannya, konstruksi gedung dan fasilitas umum, besaran
pajak, dan anggaran kota kecil tersebut. Sidang kota kecil, yang telah terwujud
selama lebih dari tiga abad di beberapa tempat, sering dianggap sebagai bentuk
paling asli demokrasi langsung,
di mana kekuasaan pemerintah tidak didelegasikan, tetapi dijalankan secara
langsung dan berkala oleh seluruh rakyat di wilayah yang bersangkutan.
Pendanaan kampanye
Keikutsertaan yang berhasil bagus, khususnya dalam
pemilihan umum federal, memerlukan jumlah dana yang banyak, khususnya untuk
iklan di televisi.[14] Dana ini sangat sulit diperoleh
hanya melalui basis massa secara langsung,[15] meskipun pada pemilihan umum
2008, para calon dari Demokrat maupun Republik berhasil bagus dengan perolehan
dana dari warga negara melalui Internet.,[16] seperti yang dilakukan Howard
Dean dengan daya tariknya yang besar melalui Internet. Kedua-dua
partai pada umumnya bergantung kepada organisasi-organisasi atau para
penyumbang yang kaya - biasanya Partai Demokrat bergantung kepada sumbangan
dari kaum buruh yang terlembagakan, sementara Partai Republik bergantung kepada
sumbangan para usahawan. Bagaimanapun, sejak tahun 1984 sumbangan usahawan
kepada Partai Demokrat melampaui sumbangan organisasi kaum buruh.
Kebergantungan terhadap penyumbang ini cukup kontroversial, dan mengarah pada diberlakukannya
undang-undang yang membatasi pembelanjaan dana untuk kampanye politik (lihatlah
reformasi pendanaan kampanye di Amerika Serikat).
Pihak-pihak yang menolak undang-undang pendanaan kampanye merujuk pada perubahan pertama konstitusi yang menjamin
kebebasan bersuara, dan menentang undang-undang pendanaan kampanye karena
mereka berupaya memangkas hak-hak rakyat yang telah dijamin konstitusi. Bahkan
ketika undang-undang itu diberlakukan, kerumitan penyesuaian dengan perubahan
pertama konstitusi memerlukan pembahasan rancangan undang-undang yang saksama
dan hati-hati, untuk menghasilkan undang-undang yang cukup terbatas cakupannya,
khususnya bila dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Britania Raya, Perancis, atau Kanada.
Partai politik dan pemilihan umum
Konstitusi
Amerika Serikat tidak pernah secara formal membahas hal-ikhwal
partai politik, terkhusus karena para pendiri bangsa aslinya tidak
menentukan politik Amerika sebagai partisan. Dalam Makalah
Federalis No. 9 dan No. 10, Alexander Hamilton
dan James Madison, masing-masing menulis secara
khusus tentang bahaya faksi
politik dalam negeri. Dan lagi, Presiden
Amerika Serikat pertama, George Washington, bukanlah seorang anggota
partai politik manapun pada masa pemilihannya atau selama dia menjabat sebagai
presiden. Lebih jauh lagi, dia berharap bahwa partai-partai politik tidak perlu
dibentuk, khawatir akan terjadinya konflik dan kemandekan politik.[17] Meskipun demikian, permulaan sistem
dua partai di Amerika mulai muncul dari lingkaran terdekat
penasihatnya, termasuk Hamilton dan Madison.
Di dalam pemilihan umum partisan (berpartai), para calon
diajukan oleh partai politik atau mencari kantor publik sebagai peserta
independen. Tiap-tiap negara bagian memiliki kebijakan penting dalam hal
menentukan bagaimana para calon diajukan, dan dengan demikian memenuhi
persyaratan untuk tampil pada surat suara pemilihan umum. Biasanya, para calon
dari partai besar secara resmi ditentukan dalam sebuah konvensi atau rapat
primer partai yang bersangkutan, sedangkan para calon dari partai kecil atau
independen harus melengkapi proses permohonan.
Partai politik
Sistem partai politik modern di Amerika Serikat adalah sistem
dua partai yang didominasi oleh Partai
Demokrat dan Partai
Republik. Kedua-dua partai ini memenangi setiap Pemilihan Presiden Amerika Serikat sejak
tahun 1852 dan mengendalikan Kongres Amerika
Serikat paling sedikit sejak tahun 1856. Beberapa partai ketiga dari waktu ke waktu menerima
perwakilan yang relatif sedikit pada tataran nasional dan negara bagian.
Di antara dua partai besar, Partai Demokrat secara umum
menempatkan dirinya sebagai sayap kiri di
dalam politik Amerika dan mendukung prinsip liberalisme Amerika, sedangkan Partai
Republik secara umum menempatkan dirinya sebagai sayap kanan dan mendukung prinsip konservatisme Amerika.
Pemilihan umum
Tidak seperti Britania Raya dan sistem parlementer
lainnya, rakyat Amerika Serikat menyalurkan suaranya kepada calon tertentu,
bukan memilih partai politik tertentu. Dengan sebuah pemerintah federal, para
pegawai dipilih di tataran federal (nasional), negara bagian, dan daerah. Pada
tataran nasional, presiden,
dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, melalui Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika
Serikat. Di masa modern, para anggota lembaga tersebut selalu
menyalurkan suaranya berdasarkan suara rakyat di masing-masing negara bagian.
Seluruh anggota Kongres,
dan kantor-kantor pada tataran negara bagian dan daerah dipilih secara
langsung.
Undang-undang federal dan negara bagian sama-sama
mengatur pelaksanaan pemilihan umum. Konstitusi
Amerika Serikat mendefinisikan (hingga ke perluasan mendasar)
bagaimana pemilihan umum federal dilaksanakan, dalam Artikel Satu dan Artikel Dua dan berbagai amandemen. Undang-undang negara
bagian mengatur sebagian besar aspek hukum elektoral, termasuk primary,
kelayakan para pemilik suara (melebihi definisi konstitusional dasar), jalannya
lembaga pemilihan presiden di masing-masing negara bagian, dan jalannya
pemilihan umum di negara bagian daerah.
Organisasi partai politik
Partai politik di Amerika Serikat terorganisasi secara
lebih longgar dibandingkan dengan negara lain. Dua partai besar, secara khusus,
tidak memiliki organisasi formal pada tataran nasional yang mengendalikan
keanggotaan, kegiatan, atau posisi kebijakan, meski terdapat beberapa negara
bagian yang terafiliasi melakukannya. Dengan demikian, bagi seorang Amerika
untuk mengatakan bahwa dia adalah anggota Partai Demokrat atau Partai Republik,
cukup berbeda bila dibandingkan dengan orang Britania yang mengatakan bahwa dia
adalah anggota Partai Buruh atau Partai Konservatif. Di Amerika Serikat,
seseorang dapat menjadi "anggota" sebuah partai, dengan hanya
mengatakannya. Di beberapa negara bagian, seorang pemilik hak suara dapat
mendaftarkan diri sebagai anggota salah satu partai dan/atau memilih di
pemilihan primer untuk partai tersebut atau partai lainnya. Keikutsertaan
tersebut tidak membatasi pilihan seseorang dengan cara apapun. Juga tidak
memberikan seseorang hak-hak atau tanggungan tertentu bagi partai, selain
daripada memungkinkan orang tersebut menyalurkan suaranya pada pemilihan primer
partai tersebut. Seseorang dapat memilih menghadiri rapat komisi partai lokal
pada suatu hari, dan menghadiri komisi partai lain di hari yang lain.
Satu-satunya faktor yang membawa seseorang "lebih dekat pada tindakan
itu" adalah kuantitas dan kualitas keikutsertaan dalam kegiatan partai dan
kemampuannya untuk mengimbau pihak lain untuk menunjukkan rasa tanggung jawab.
Identifikasi partai menjadi sesuatu yang lebih bersifat
formal ketika seseorang maju aktif untuk memihak salah satu partai. Di sebagian
besar negara bagian, hal ini berarti menyatakan diri sendiri sebagai calon dari
partai tertentu, dan berniat mengikuti pemilihan primer partai yang
bersangkutan untuk memasuki penugasan tertentu. Sebuah komisi partai dapat
memilih untuk menguasakan seseorang yang sedang mencari pencalonan, tetapi pada
akhirnya pilihan diserahkan kepada orang yang memilih untuk menyalurkan
suaranya dalam pemilihan primer, dan seringkali sulit untuk mengatakan siapa
yang akan ambil bagian penyaluran suara.
Hasilnya adalah bahwa partai-partai politik di Amerika
memiliki organisasi sentral yang lemah dan ideologi sentral yang kecil, kecuali
melalui permufakatan. Sebuah partai tidak dapat mencegah seseorang untuk tidak
menyetujui mayoritas posisi partai atau bekerja dengan aktif melawan kehendak
partai untuk menyatakan pendakuan keanggotaan partai, sepanjang para pemilik suara
yang memilih untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan primer memilih orang
tersebut. Sekali memasuki masa penugasan, petugas terpilih dapat mengubah
partai hanya dengan menyatakan niat tersebut.
Pada tataran federal, masing-masing dua partai besar memiliki
sebuah komisi nasional (lihat Komisi Nasional Demokrat dan Komisi Nasional Republik) yang bertindak
sebagai pusat bagi pengumpulan dana dan kegiatan kampanye, terkhusus dalam
kampanye pemilihan presiden. Komposisi pasti komisi ini berbeda antara Partai
Demokrat dan Partai Republik, tetapi mereka terdiri dari wakil-wakil dari
partai-partai dari negara-negara bagian dan organisasi-organisasi yang
terafiliasi dengan mereka, dan pihak manapun yang penting bagi partai yang
bersangkutan. Tetapi, komisi nasional tidak memiliki kekuasaan untuk
mengarahkan atau mengatur kegiatan para anggota partai.
Kedua-dua partai itu juga memiliki komisi kampanye
terpisah yang bekerja untuk memilih calon pada tataran tertentu. Yang paling
signifikan dari kedua-duanya adalah komisi
Hill committee, yang bertugas untuk memilih para calon bagi
masing-masing kamar kongres.
Partai-partai dari negara bagian ada di semua negara
bagian, meskipun struktur mereka berbeda-beda untuk menyesuaikan dengan
undang-undang negara bagian masing-masing, juga peraturan partai pada tataran
nasional dan negara bagian.
Meskipun organisasi-organisasi ini lemah,
pemilihan-pemilihan masih digambarkan sebagai perlombaan nasional antar-partai
politik. Di dalam sesuatu yang dikenal sebagai "efek
mantel", para calon dalam pemilihan presiden menjadi pemimpin de
facto bagi masing-masing partainya, dan dengan demikian biasanya menggiring
para pendukung yang pada gilirannya akan memilih calon-calon dari partainya
untuk memasuki penugasan di pemerintahan. Di pihak lain, pemilihan
umum sela federal (yang hanya untuk memilih anggota kongres, dan
bukan untuk memilih presiden) biasanya dipandang sebagai referendum (jajak
pendapat) terhadap kinerja presiden yang sedang bertugas, di mana para pemilik
hak suara memilih mendukung atau tidak terhadap presiden tanpa memandang
asal-usul partai, yang pada gilirannya membantu sesi kongres berikutnya untuk
meluluskan atau menolak agenda presiden.[18][19]
Perkembangan umum
Ada banyak Pendiri Bangsa Amerika Serikat yang
membenti pemikiran partai-partai politik.[20] Mereka adalah faksi-faksi yang
saling bertengkar yang lebih tertarik untuk bersaing antar sesamanya daripada
bekerja demi kebaikan bersama. Mereka ingin warga negara memilih para calon
tanpa gangguan dari kelompok-kelompok terorganisasi, tetapi tidak begini
keadaannya.
Pada dasawarsa 1790-an, sudut pandang baru dan berbeda
tentang haluan kesejahteraan negara telah dikembangkan, dan mereka yang
berseberangan dengan cara pandang ini berupaya meraih dukungan pergerakan
mereka dengan melakukan penyelimutan secara bersama-sama. Para pengikut Alexander Hamilton,
faksi Hamilton, mengambil nama "Federalis";
mereka menginginkan sebuah pemerintah pusat yang kuat yang akan mendukung
kepentingan-kepentingan perdagangan dan industri. Para pengikut Thomas Jefferson, Jeffersonian dan
kemudian "Anti-Federalis," mengambil nama "Partai Demokrat-Republik"; mereka
lebih menghendaki sebuah republik agraris
yang terdesentralisasi di mana pemerintah federal memiliki kekuasaan yang
terbatas. Pada tahun 1828, kaum Federalis menghilang sebagai organisasi,
digantikan oleh Partai Whig, hadir sebagai oposisi pada
pemilihan umum pada masa Presiden Andrew Jackson. Masa kepresidenan Jackson
memecah Partai Demokrat-Republik: pengikut Jackson menjadi Partai Demokrat dan
mereka yang mengikuti kepemimpinan John Quincy Adams menjadi "Nasional
Republik". Sistem dua partai yang masih terpelihara hingga sekarang
dilahirkan pada masa itu. (Catatan: The National Republicans-nya John
Quincy Adams tidak sama dengan Partai Republik saat ini.)
Pada dasawarsa 1850-an, isu perbudakan mengemuka, dengan
ketidaksetujuan khususnya menyangkut pertanyaan tentang apakah perbudakan
diizinkan di wilayah-wilayah barat negara ini. Partai Whig mengangkangi isu
tersebut dan tenggelam menuju kematiannya setelah kekalahan pemilihan yang luar
biasa oleh Franklin Pierce dalam pemilihan presiden tahun 1852. Para mantan
anggota Partai Whig menggabungi pergerakan Know Nothing atau Partai Republik yang baru
dibentuk. Sementara Partai Know Nothing tidak lama bertahan, Partai
Republik dapat menahan tekanan-tekanan politik yang kuat menjelang Perang
Saudara. Kebijakan utama Partai Republik adalah bahwa perbudakan harus
dihapuskan dari seluruh wilayah negara. Enam tahun kemudian, partai baru ini
sukses meraih kursi kepresidenan ketika Abraham Lincoln memenangi pemilihan
presiden pada tahun 1860. Setelah itu, partai-partai dapat berdiri dengan mapan
sebagai organisasi politik dominan di negara ini, dan kesetiaan kepada partai
telah menjadi bagian penting dari sebagian besar kesadaran masyarakat.
Kesetiaan terhadap partai diwariskan dari bapak kepada anak, dan
kegiatan-kegiatan partai, termasuk peristiwa kampanye yang luar biasa, lengkap
dengan kelompok mars berseragam dan parade cahaya obor, menjadi bagian dari
kehidupan sosial berbagai komunitas.
Tetapi, pada dasawarsa 1920-an acara-acara kerakyatan
yang riuh ini berkurang. Reformasi munisipal, reformasi pelayanan masyarakat,
undang-undang praktik korupsi, dan lembaga primer pemilihan presiden
menggantikan kekuasaan politisi pada konvensi nasional telah membantu dunia
politik untuk menjadi lebih bersih.
Perkembangan sistem dua partai di Amerika Serikat
Sejak dasawarsa 1790-an, negara ini telah dijalankan oleh
dua partai besar. Ada banyak partai politik kecil atau partai politik ketiga
yang hadir dari waktu ke waktu. Mereka cenderung bertugas dalam artian
mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang sejatinya diadopsi oleh dua partai politik
besar. Pada periode yang berbeda-beda Partai Sosialis, Partai Buruh-Petani, dan Partai Populis selama beberapa tahun
memiliki kekuatan lokal yang cukup signifikan, dan kemudian memudar, meskipun
di negara bagian Minnesota, Partai
Buruh-Petani bergabung menjadi Partai Demokrat lokal Minnesota, yang kini
secara resmi dikenal sebagai Partai Buruh-Petani-Demokrat Minnesota.
Kini, Partai Libertarian menjadi partai ketiga
yang paling sukses. Negara bagian New York memiliki sejumlah partai ketiga
lainnya, yang kadang-kadang memajukan para calon mereka sendiri untuk memasuki
penugasan dan kadang-kadang mangajukan calon-calon dari dua partai besar. Di Distrik Columbia, Partai Kenegerian Distrik
Columbia telah berperan sebagai partai ketiga yang kuat mendampingi Partai
Demokrat dan Partai Republik.
Sebagian besar anggota dewan di Amerika Serikat dipilih
dari distrik-distrik beranggota-tunggal dan memasuki masa penugasan dengan
mengalahkan lawan-lawan mereka dalam sebuah sistem untuk menentukan para
pemenang yang disebut first-past-the-post
(yang pertama lolos, dialah yang menempati penugasan); pihak yang meraih
kemenangan kemajemukan, (yang tidak sama dengan
kemenangan melalui suara mayoritas). Hal ini
menggalakkan sistem
dua partai; lihatlah kaidah
Duverger. Ketika distrik kongres berkursi-banyak tidak diterapkan,
perwakilan proporsional adalah mustahil dan partai-partai ketiga tidak dapat
bertumbuh kembang. Meskipun pemilihan umum menuju senat memilih dua senator
untuk setiap konstituensi (negara bagian), terma-terma tergilir secara efektif
yang hasilnya adalah konstituensi berkursi-tunggal untuk pemilihan umum menuju
senat.
Faktor kritis lainnya adalah aturan akses
surat suara (aturan yang menentukan partai politik atau perseorangan
muncul dalam surat suara sebagai peserta pemilihan umum). Asalnya, para pemilik
suara pergi menuju tempat pemungutan suara dan mengumumkan calon mana yang
mereka dukung. Kemudian, hal ini berkembang menjadi suatu proses di mana
tiap-tiap partai politik akan membuat surat suara masing-masing dan dengan
demikian para pemilik suara meletakkan surat suara partai ke dalam kotak suara.
Di penghujung abad ke-19, negara-negara bagian mulai menerapkan Metode Pemungutan Suara Rahasia Australia,
dan menjadi standar nasional. Metode pemungutan suara secara rahasia menjamin
bahwa kerahasiaan para pemilik hak suara akan dilindungi (yang oleh karenanya
tugas pemerintah tidak lagi diperuntukkan bagi pemilik suara yang setia) dan
tiap-tiap negara bagian bertanggung jawab akan pengadaan surat suara resmi.
Fakta bahwa dewan legislatif negara bagian didominasi oleh Partai Demokrat dan
Partai Republik memberikan partai-partai ini kesempatan untuk meloloskan
undang-undang yang mendiskriminasi partai-partai politik kecil, undang-undang
sedemikian tidak muncul sampai Ketakutan Merah pertama yang melanda
Amerika seusai Perang Dunia I.
Dewan legislatif negara bagian mulai memberlakukan undang-undang/peraturan yang
ketat yang mempersulit partai-partai politik kecil mengajukan calon-calon
anggota dewan yang mensyaratkan sejumlah besar petisi persetujuan dari
masyarakat dan memperpendek waktu sehingga petisi tersebut dapat diedarkan
secara sah.
Patut untuk diketahui pula bahwa lebih sering dari
biasanya, para anggota partai akan "patuh" dan mendukung
kebijakan-kebijakan partai mereka, mereka bebas melawan partai mereka sendiri
dan menyalurkan suara mereka kepada pihak oposisi ("menyeberang")
ketika mereka berkehendak seperti itu.
"Di Amerika Serikat label politik yang sama
(Demokrat dan Republik) secara virtual meliputi semua pemegang kantor-kantor
publik, dan oleh karena itu sebagian besar pemilik suara di manapun digerakkan
demi nama kedua-dua partai ini," demikian ujar Nelson W. Polsby, guru
besar ilmu politik, dalam buku New Federalist Papers: Essays in Defense of
the Constitution. "Memang Demokrat dan Republik di manapun tidak sama.
Variasi-variasi (kadang-kadang nyaris luput, kadang-kadang jelas kentara) dalam
50 budaya politik negara bagian menghasilkan perbedaan signifikan pada semua
lini pengertian, atau cara untuk memilih, Demokrat atau Republik.
Perbedaan-perbedaan ini memberi kesan bahwa seseorang boleh dijustifikasi dalam
merujuk sistem dua-partai Amerika, seolah menutupi sesuatu yang lebih dari sekadar
sistem seratus-partai."
Spektrum politik dua partai besar
Pada abad ke-20, seluruh filsafat politik kedua-dua
Partai Republik dan Partai Demokrat menjalani pergeseran yang dramatis dari
filsafat-filsafat terdahulu mereka. Dari dasawarsa 1860-an sampai dasawarsa
1950-an Partai Republik dianggap cenderung liberal klasik, sedangkan Partai Demokrat
dianggap cenderung populis/konservatif klasik.
Hal ini mengubah sebuah kesepakatan besar dengan lembaga
kepresidenan Demokrat Franklin D.
Roosevelt, di mana Kesepakatan
Baru menyertakan pembentukan Keamanan Sosial juga sebuah varietas dari
pelayanan-pelayanan federal dan proyek-proyek pekerjaan umum lainnya. Kinerja
Roosevelt dalam dua krisis yang berdekatan, yakni Kelesuan Besar dan Perang Dunia II mengarah pada semacam
pengutuban politik nasional, yang berpusat di sekitar dia; yang pada akhirnya
berpadu dengan kebijakan-kebijakannya yang sebakin liberal yang menggiring Partai
Demokrat menjadi kekiri-kirian sedangkan Partai Republik cenderung
kekanan-kananan.
Selama dasawarsa 1950-an dan permulaan dasawarsa 1960-an,
kedua-dua partai itu menampilkan pendekatan politik yang cenderung ke tengah pada tataran nasional, dan
masing-masing partai itu memiliki sayap pengaruh yang berkarakter liberal, moderat,
dan konservatif.
Sejak dasawarsa 1960-an, sayap konservatif menjadi lebih
dominan di dalam Partai Republik, dan sayap liberal menjadi lebih dominan di
dalam Partai Demokrat. Pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1964
mengabarkan kebangkitan sayap konservatif di pihak Republik. Sayap liberal dan
sayap konservatif di dalam Partai Demokrat saling bersaing sampai tahun 1972,
ketika pencalonan George McGovern
menandai kemenangan sayap liberal. Hal ini terjadi pula di dalam Partai
Republik dengan pencalonannya yang berujung pada kemenangan Ronald Reagan pada tahun 1980, yang
menandai kemenangan sayap konservatif.
Pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1980,
kedua-dua partai besar menjadi semakin dikenali dari orientasi politik yang
dominan masing-masing. Unjuk kekuatan pada dasawarsa 1990-an oleh independen
reformis Ross Perot mendorong partai-partai besar untuk mengajukan calon
presiden yang lebih berorientasi ke tengah, seperti Bill Clinton dan Bob
Dole. Pengutuban dalam Kongres, menurut sebagian pihak, telah
direkatkan kembali setelah pengambilalihan yang dilakukan pihak Republik pada
tahun 1994. Yang lainnya mengatakan bahwa pengutuban ini telah muncul sejak
penghujung dasawarsa 1980-an ketika pihak Demokrat menguasai semua kamar di
dalam Kongres.
Pihak liberal di dalam Partai Republik dan pihak
konservatif di dalam Partai Demokrat dan pihak neoliberal Dewan Kepemimpinan Demokrat telah memenuhi
peran yang dijuluki sebagai maverick politik (independen), tengah
radikal, atau makelar kompromi antara kedua-dua partai besar itu. Mereka juga
membantu perolehan dukungan partai mereka masing-masing di wilayah-wilayah
tertentu yang barangkali tidak terbiasa untuk memilih anggota partai itu;
Partai Republik menggunakan pendekatan ini dengan kaum tengah Republik seperti Rudy Giuliani, George
Pataki, Richard
Riordan, dan Arnold
Schwarzenegger. Pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2006
mengirimkan banyak kaum tengah atau konservatif Demokrat ke dewan legislatif
negara bagian dan federal, termasuk beberapa kejadian perubahan komposisi
penguasaan parlemen di beberapa negara bagian, yang paling terkenal adalah Kansas dan Montana.
Kelompok-kelompok tekanan politik
Kelompok
kepentingan tertentu memberikan pengarahan atau argumentasi kepada
konstituensi mereka. Organisasi-organisasi bisnis akan mendukung pajak
perusahaan yang rendah dan pembatasan hak untuk melawan, sedangkan serikat
buruh akan mendukung legislasi upah minimum dan perlindungan bagi tawar-menawar
kolektif. Kelompok kepentingan swasta lainnya, seperti gereja dan kelompok
kesukuan, lebih memperhatikan perkara-perkara yang lebih luas tentang kebijakan
yang dapat memengaruhi organisasi atau keyakinan mereka.
Satu jenis kelompok kepentingan swasta yang telah tumbuh
dalam hal jumlah dan pengaruh di beberapa tahun terakhir adalah komisi
aksi politik atau PAC. Semua ini adalah kelompok-kelompok
independen, terorganisasi di sekitaran isu
tunggal atau sekumpulan isu, yang menyumbangkan dana ke dalam
kampanye politik menuju kursi kongres
atau Presiden
Amerika Serikat. PAC terbatas dalam hal jumlah yang dapat mereka
sumbangkan secara langsung kepada para calon dalam pemilihan umum federal.
Tetapi, bagi PAC tidak ada batasan dalam hal jumlah yang dapat dihabiskan
secara independen untuk mengadvokasi sudut pandang atau mendesak pemilihan para
calon menuju jabatan. Jumlah PAC saat ini mencapai ribuan.
"Jumlah kelompok kepentingan semakin menjamur,
semakin banyak dari mereka yang membasiskan kegiatan mereka di Washington,
D.C., dan mewakilkan mereka sendiri secara langsung di hadapan Kongres dan
agen-agen federal," ujar Michael
Schudson dalam bukunya yang berangka tahun 1998 The Good Citizen:
A History of American Civic Life. "Ada banyak organisasi yang
mengawasi Washington mencari dukungan moral dan material dari masyarakat awam.
Karena banyak dari mereka yang berfokus pada sekumpulan perhatian yang sempit
atau bahkan satu isu tunggal, dan seringkali satu isu tunggal yang secara
emosional sangat berbobot, mereka bersaing dengan partai-partai demi dollar,
waktu, dan semangat warga negara."
Jumlah dana yang dihabiskan oleh kepentingan-kepentingan
khusus ini semakin bertambah banyak, seiring kampanye yang semakin mahal. Ada
banyak orang Amerika yang merasa bahwa kepentingan-kepentingan kaya ini, apakah
berupa perusahaan, persekutuan, atau PAC, begitu kuat, sehingga masyarakat
biasa hanya bisa melakukan sedikit tindakan untuk mengurangi pengaruh-pengaruh
mereka.
Sebuah survey para anggota Perhimpunan Ekonomi Amerika
menemukan adanya kelompok mayoritas yang luas, tanpa memandang keterhubungan
politik, yang merasa tidak puas dengan keadaan demokrasi Amerika saat ini.
Perhatian utama berhubungan dengan kelaziman dan pengaruh kelompok-kelompok
kepentingan khusus dalam proses politik, yang cenderung mengarah pada
konsekuensi politik yang hanya menguntungkan para politisi dan
kelompok-kelompok kepentingan khusus tersebut. Beberapa dugaan yang memelihara
kebijakan status quo dan keraguan menyimpang darinya mengekalkan lingkungan
politik yang gagal menaikkan kesejahteraan masyarakat.[21]
Referensi
1.
^ Patricia U. Bonomi, A Factious People: Politics and
Society in Colonial New York (Columbia U.P., 1971) p 281
2.
^ Richard R. Beeman, "The Varieties of Deference in
Eighteenth-Century America," Early American Studies: An
Interdisciplinary Journal, Volume 3#2 Fall 2005, hal. 311-340
3.
^ Patricia U. Bonomi, A Factious People: Politics and
Society in Colonial New York (Columbia U.P., 1971) hal. 281-2
6.
^ Weeks, J. (2007). Inequality Trends in Some Developed
OECD Countries. In J. K. S. & J. Baudot (Eds.) Flat world, big gaps:
Economic liberalization, globalization, poverty & inequality (159-176).
New York: Zed Books.
9.
^ Alber, J. (1988). Is There a crisis of the welfare
state? Cross-national evidence from Europe, North America, and Japan. European
Sociological Review, 4(3), 181-207.
11.
^ "Economist Intelligence Unit. (July 11, 2007). United
States: Political Forces.". The Economist. Diakses
2008-06-03.
13.
^ Ann O'M. Bowman and Richard C. Kearney, State and
Local Government: The Essentials (2008) hal. 78
18.
^ Baker, Peter; VandeHei, Jim (2006-11-08). "A Voter Rebuke For Bush, the War And the
Right". Washington Post.
Diakses 2010-05-26. "Bush and senior adviser Karl Rove tried to replicate
that strategy this fall, hoping to keep the election from becoming a referendum
on the president's leadership."
19.
^ "Election '98 Lewinsky factor never
materialized". CNN. 1998-11-04.
"Americans shunned the opportunity to turn Tuesday's midterm elections
into a referendum on President Bill Clinton's behavior, dashing Republican
hopes of gaining seats in the House and Senate."
21.
^ Davis, William L., and Bob Figgins. 2009. Do Economists
Believe American Democracy Is Working? Econ
Journal Watch 6(2): 195-202. Econjwatch.org
Pustaka lanjutan
- Barone, Michael et al. The Almanac of American Politics, 2010 (2009) 1920 pages covers every member of Congress and governor in depth.
- Edwards, George C.. Martin P. Wattenberg, and Robert L. Lineberry. Government in America: People, Politics, and Policy (14th Edition, 2009)
- Finkelman, Paul, and Peter Wallenstein, eds. The Encyclopedia Of American Political History (2001), short essays by scholars
- Greene, Jack P., ed. Encyclopedia of American Political History: Studies of the Principal Movements and Ideas (3 vol. 1984), long essays by scholars
- Hershey, Marjorie R. Party Politics in America (14th Edition, 2010)
- Hetherington, Marc J., and Bruce A. Larson. Parties, Politics, and Public Policy in America (11th edition, 2009), 301 pp
- Kazin, Michael, Rebecca Edwards, and Adam Rothman, eds. The Princeton Encyclopedia of American Political History (2 vol 2009)
- Maisel, L. Sandy, ed. Political Parties and Elections in the United States: an Encyclopedia 2 vol (Garland, 1991). (ISBN 0-8240-7975-2), short essays by scholars
- Maisel, L. Sandy. American Political Parties and Elections: A Very Short Introduction (2007), 144 pp
- O'Connor, Karen, Larry J. Sabato, and Alixandra B. Yanus. American Government: American Government: Roots and Reform (11th ed. 2011)
- Wilson, James Q., and John J. Diiulio and Meena Bose. American Government: Institutions and Policies (12th ed. 2010)
No comments:
Post a Comment